Palembang Bidik Opini WTP Lagi! BPK Siap Audit, Apa Tantangannya?

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Kamis , 27 Mar 2025 - 11:30

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Langkah ini merupakan upaya mempertahankan prestasi transparansi -ist-

REL, Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Langkah ini merupakan upaya mempertahankan prestasi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menyampaikan optimisme tersebut usai menyerahkan LKPD 2023 (Unaudited) ke BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (26/3/2025).

“Kami berusaha menjaga opini WTP yang sudah diperoleh sebelumnya. LKPD ini akan menjadi acuan bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan,” ujar Aprizal.

Laporan yang diserahkan mencakup berbagai aspek keuangan daerah, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Semua dokumen ini akan menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan audit mendetail guna memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Proses Audit dan Tantangan Pemkot Palembang

BPK dijadwalkan melakukan pemeriksaan dalam beberapa bulan ke depan untuk menilai kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Hasil audit akan diumumkan pada Juni 2025. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan membenahi administrasi keuangan yang masih memerlukan perbaikan.

“Pemeriksaan ini bukan hanya untuk mengamankan opini WTP, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi agar tata kelola keuangan daerah semakin baik,” tambah Aprizal.

Pemkot Palembang berharap laporan yang diajukan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Jika opini WTP kembali diraih, hal ini akan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. **

palembang bidik opini wtp lagi! bpk siap audit, apa tantangannya?                            rel, palembang – pemerintah kota (pemkot) palembang kembali menargetkan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun 2023. langkah ini merupakan upaya mempertahankan prestasi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
sekretaris daerah kota palembang, aprizal hasyim, menyampaikan optimisme tersebut usai menyerahkan lkpd 2023 (unaudited) ke bpk perwakilan sumatera selatan (sumsel), rabu (26/3/2025).
“kami berusaha menjaga opini wtp yang sudah diperoleh sebelumnya. lkpd ini akan menjadi acuan bagi bpk dalam melakukan pemeriksaan,” ujar aprizal.
laporan yang diserahkan mencakup berbagai aspek keuangan daerah, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas.
baca juga:tiga dewan juri tetapkan pemenang lomba fotografi polisi inspiratif 2025
semua dokumen ini akan menjadi dasar bagi bpk dalam melakukan audit mendetail guna memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
proses audit dan tantangan pemkot palembang
bpk dijadwalkan melakukan pemeriksaan dalam beberapa bulan ke depan untuk menilai kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan.
hasil audit akan diumumkan pada juni 2025. selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan membenahi administrasi keuangan yang masih memerlukan perbaikan.
baca juga:pemkab muba bakal pawai takbiran bareng masyarakat
“pemeriksaan ini bukan hanya untuk mengamankan opini wtp, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi agar tata kelola keuangan daerah semakin baik,” tambah aprizal.
pemkot palembang berharap laporan yang diajukan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
jika opini wtp kembali diraih, hal ini akan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. **

Tag

Share