Mediasi Sengketa Sertifikasi Aset Pemda

mediasi sengketa sertifikasi aset pemda rel, empat lawang - dalam rangka menjaga transparansi dan kepastian hukum dalam proses pertanahan, kantor pertanahan kabupaten empat lawang menggelar mediasi atas sanggahan terhadap permohonan sertifikasi aset milik pemerintah kabupaten empat lawang. mediasi yang berlangsung secara tertib dan kondusif ini dipimpin langsung oleh kepala kantor pertanahan empat lawang, dwi sugiharto, didampingi jajaran pejabat struktural dan teknis terkait. proses mediasi digelar sebagai tindak lanjut atas keberatan yang diajukan oleh aulia aziz al haqqi dan rekan, kuasa hukum dari ahmad dermawan, yang mengklaim memiliki kepentingan atas objek tanah yang tengah dalam proses sertifikasi oleh pemerintah daerah. ahmad dermawan hadir langsung dalam pertemuan tersebut untuk menyampaikan klarifikasi serta menyampaikan argumentasi dan bukti terkait sanggahannya. baca juga:alami dehidrasi, satu jemaah haji asal empat lawang dilarikan ke rs pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman (perkim) kabupaten empat lawang selaku pemohon sertifikasi dan pemilik administratif aset tanah yang disengketakan juga turut hadir dalam forum tersebut. kehadiran seluruh pihak bertujuan untuk membuka ruang komunikasi yang transparan dan adil, guna mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada. kepala kantor pertanahan dwi sugiharto menegaskan bahwa mediasi ini merupakan bentuk komitmen badan pertanahan nasional (bpn) dalam menyelesaikan sengketa pertanahan secara non-litigasi, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. "proses mediasi ini merupakan bagian dari pelayanan prima kami dalam menangani permasalahan pertanahan. kami memberikan ruang seluas-luasnya kepada pihak yang mengajukan sanggahan untuk menyampaikan pendapat dan bukti hukum, dengan tetap menjunjung asas keadilan dan objektivitas," ujar dwi. baca juga:pemula wajib tahu, begini merawat mobil yang hemat biaya hasil dari mediasi ini akan menjadi pertimbangan penting dalam proses verifikasi dokumen dan penyusunan rekomendasi kepada instansi terkait. seluruh tahapan dilakukan secara hati-hati, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. melalui mediasi ini, diharapkan potensi konflik pertanahan dapat diminimalisasi sehingga proses sertifikasi aset milik negara dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di kabupaten empat lawang. "kantor pertanahan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk proaktif dan kooperatif dalam setiap proses pertanahan demi terwujudnya tata kelola pertanahan yang tertib dan berkeadilan," harapnya. (dik)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•