Ketua Kelompok Petani Bone Banyuasin Laporkan Dugaan Mafia Tanah

REL, Palembang – Konflik sengketa terjadi di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Petani bernama Okeng (54), warga Desa Air Solok, Kecamatan Air Saleh, resmi melaporkan dugaan penyerobotan lahan pertanian seluas lebih dari 170 hektare ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan pada Senin, 4 Agustus 2025.

Bersama kuasa hukumnya, Novel Suwa SH, serta sejumlah petani lain yang juga merasa menjadi korban.

Mereka menduga sekitar sepuluh orang terlibat dalam aksi penyerobotan lahan secara ilegal yang disertai dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah.

“Kami punya lahan seluas dua hektare yang sah secara hukum, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). 

BACA JUGA:Ratusan Anggota Satpol PP Empat Lawang Geruduk Kantor Bupati, Ini Penjelasan Lengkap Soal Gaji dan Status Non-

Tapi saat mengelola lahan pembibitan, saya diusir paksa oleh orang-orang yang mengaku pemilik,” ujar Okeng kepada wartawan usai membuat laporan.

Menurut pengakuan para petani, mereka telah memiliki sertifikat resmi atas lahan yang kini dikuasai kelompok orang yang diduga mafia tanah.

“Kami tidak sendiri. Ada puluhan petani lain yang juga dihalangi menggarap lahan mereka Total luas lahan yang dikuasai secara ilegal mencapai 170 hektare,” ucapnya.

Novel Suwa, selaku kuasa hukum korban, menjelaskan bahwa para terlapor mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan dokumen lama dari tahun 1976. Namun, surat tersebut dinilai tidak jelas asal-usul dan keabsahannya.

BACA JUGA:Pemkab Empat Lawang Tunjukkan Komitmen Kuat Tertibkan Aset Daerah, Wabup Hadiri Rapat Strategis di Kementerian

“Ya mereka menyebut surat parit tahun 1976 sebagai dasar, tapi titik koordinat dan kepemilikan tak bisa dibuktikan secara sah.

 Kami melaporkan para terduga pelaku atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan dan pemalsuan dokumen, sesuai Pasal 383 dan 266 KUHP ada sekitar 120 orang petani yang lahannya di serobot mereka jelas Novel.

Akibat kejadian ini, para petani mengalami kerugian material mencapai Rp6 miliar. Kerugian tersebut meliputi biaya pembukaan lahan, penebangan pohon, pemasangan batas lahan (patok), pembangunan pondok kerja, hingga biaya operasional lainnya.