Tujuh Sekolah Terancam Sanksi

Ilustrasi PPDB (dok/ist)--

Adrian menyebut bahwa penyelidikan ini bisa mencakup lebih banyak sekolah.

Ombudsman mencurigai adanya kecurangan yang meluas dan berpotensi terjadi di hampir semua sekolah. 

Oleh karena itu, mereka membuat laporan inisiatif untuk memantau dan mendorong korban lain melapor. 

Ombudsman juga meminta agar Dinas Pendidikan Sumsel dan pihak sekolah menunda proses PPDB hingga temuan ini selesai ditindaklanjuti. 

"Kami khawatir orang tua akan mengeluarkan biaya untuk perlengkapan sekolah sebelum masalah ini tuntas," jelas Adrian.

Dalam salah satu kasus, seorang siswa dengan nilai verifikasi 750 dinyatakan tidak lulus, sementara siswa lain dengan nilai 350 justru lolos. 

Hal ini menimbulkan protes dari orang tua siswa yang merasa proses seleksi tidak transparan. 

Pengumuman melalui aplikasi tidak menunjukkan nilai yang didapatkan, sehingga menyulitkan orang tua untuk mengecek kebenaran hasil.

Adrian menekankan pentingnya transparansi dalam pengumuman kelulusan untuk mencegah kecurangan. 

"Kami sudah mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengumuman kelulusan agar semua orang bisa melihat nilai dan hasilnya," katanya lagi.

Ombudsman Sumsel kini tengah mendalami potensi maladministrasi dalam proses PPDB jalur prestasi di Sumsel.

Dengan terbongkarnya kasus ini, Ombudsman berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses PPDB dan memastikan bahwa seleksi dilakukan dengan adil dan transparan. 

Sementara itu, penyelidikan lebih lanjut akan terus dilakukan untuk mengungkap kecurangan lainnya yang mungkin terjadi. (*)

Tag
Share