Menteri Agama: KUA Akan Jadi Tempat Menikah untuk Semua Agama, Ini Syarat dan Cara Daftarnya!

Reporter: Riski |

Editor: Padri |

Minggu , 14 Jul 2024 - 19:30

Menteri Agama: KUA Akan Jadi Tempat Menikah untuk Semua Agama, Ini Syarat dan Cara Daftarnya!. (Poto: ist/ist)--

8. Masukkan nomor telepon dan alamat email.

9. Unggah foto.

10. Cetak bukti pendaftaran nikah.

Cara Daftar Nikah di KUA (Offline):

Menurut Pasal 3 Permenag No. 20 Tahun 2019, berikut cara daftar nikah di KUA secara offline:

1. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.

2. Jika pernikahan dilaksanakan di luar negeri, pendaftaran dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

3. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.

4. Jika pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin harus mendapatkan surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.***

menteri agama: kua akan jadi tempat menikah untuk semua agama, ini syarat dan cara daftarnya!                            rel, bacakoran.co - menteri agama ri, yaqut cholil qoumas, mengungkapkan rencana menjadikan kantor urusan agama (kua) sebagai tempat menikah bagi semua agama. inisiatif ini bertujuan memberikan kemudahan kepada warga non-muslim.
"selama ini saudara-saudara kita non-islam mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. kita ingin memberikan kemudahan. masa nggak boleh memberikan kemudahan kepada semua warga negara?" ujar yaqut.
baca juga:siap-siap! perubahan kurikulum madrasah 2024-2025: keputusan mendadak menteri agama guncang dunia pendidikan
yaqut menyebut pihaknya sedang membahas prosedur pernikahan di kua untuk semua agama, termasuk mekanisme dan regulasinya.
"kita sedang duduk untuk melihat regulasinya seperti apa, apa memungkinkan gagasan ini. tapi saya optimis kalau untuk kebaikan semua warga bangsa, merevisi undang-undang atau apapun pasti didukung," jelasnya.
syarat nikah di kua
syarat-syarat menikah di kua diatur dalam pasal 4 peraturan menteri agama (permenag) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. berikut rincian syaratnya:
1. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
2. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari desa/kelurahan setempat.
baca juga:ini ada perubahan kurikulum madrasah 2024-2025: keputusan mendadak menteri agama mengguncang dunia pendidikan
3. fotokopi ktp atau resi surat keterangan telah melakukan perekaman e-ktp bagi yang berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah.
4. fotokopi kartu keluarga.
5. surat rekomendasi nikah dari kua kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
6. persetujuan kedua pengantin.
7. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun.
8. izin dari wali yang memelihara dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia dan tidak mampu menyatakan kehendak.
9. izin dari pengadilan jika orang tua wali dan pengampu tidak ada.
baca juga:perubahan kurikulum madrasah 2024-2025: keputusan mendadak menteri agama mengguncang dunia pendidikan
10. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan uu no. 1/1974 tentang perkawinan.
11. surat izin dari atasan jika calon mempelai berstatus anggota tni/polri.
12. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu.
13. akta cerai/kutipan buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya uu no. 7/1989 tentang peradilan agama.
14. akta kematian atau surat keterangan kematian
baca juga:3 oknum mahasiswa kurir sabu napi riau
suami atau istri dari lurah atau kepala desa bagi janda atau duda yang ditinggal mati.
bagi wni yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahannya adalah:
- surat pengantar dari perwakilan republik indonesia di luar negeri.
- persetujuan kedua calon pengantin.
- izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun.
- penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu.
baca juga:tangan diborgol, 2 tersangka dugaan korupsi asrama mahasiswa menunduk saat digiring ke rutan
- akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang.
- akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dari pejabat berwenang.
cara daftar nikah di kua
masyarakat yang ingin menikah di kua dapat mendaftar secara online melalui simkah kemenag atau secara offline dengan datang langsung ke kantor kua terdekat. berikut caranya:
cara daftar nikah di kua (online):
1. buka situs simkah kemenag di [https://simkah4.kemenag.go.id/](https://simkah4.kemenag.go.id/).
2. daftar akun simkah, lalu login ke akun simkah.
baca juga:mahasiswa ump diduga plagiat skripsi alumni unsri
3. klik menu 'daftar nikah' pada dashboard akun simkah.
4. masukkan nomor daftar nikah dan nomor rekomendasi nikah.
5. pilih tempat dan waktu pelaksanaan nikah, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta tanggal dan jam pelaksanaan pernikahan.
6. masukkan data calon suami dan calon istri, termasuk kedua orang tua dan wali nikah.
7. unggah dan lengkapi dokumen yang diminta.
8. masukkan nomor telepon dan alamat email.
9. unggah foto.
10. cetak bukti pendaftaran nikah.
cara daftar nikah di kua (offline):
menurut pasal 3 permenag no. 20 tahun 2019, berikut cara daftar nikah di kua secara offline:
baca juga:skandal video syur, mantan presiden mahasiswa yang diidolakan mahasiswi jambi.
1. pendaftaran kehendak nikah dilakukan di kua kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
2. jika pernikahan dilaksanakan di luar negeri, pendaftaran dilakukan di kantor perwakilan republik indonesia di luar negeri.
3. pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.
4. jika pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin harus mendapatkan surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau kepala perwakilan republik indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.***