Menurut keterangan pihak sekolah, mereka sudah berulang kali mengajukan dispensasi ke Dinas Pendidikan Sidoarjo agar siswa yang melebihi pagu bisa tetap belajar di sekolah tersebut. Namun, pengajuan selalu ditolak karena aturan ketat terkait batas maksimal siswa di setiap rombel.
Meski begitu, wali murid menilai cara sekolah menyampaikan kebijakan dengan “memaksa pindah” adalah tindakan sepihak yang tidak logis. Mereka meminta Dinas Pendidikan turun tangan agar tidak ada siswa yang menjadi korban kebijakan administratif.
Menunggu Sikap Tegas Dinas Pendidikan
Hingga kini, 14 siswa SDN Candipari 2 Sidoarjo masih dalam posisi terombang-ambing. Wali murid berharap Dinas Pendidikan segera memberi solusi agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus menghadapi risiko kehilangan hak ijazah.
BACA JUGA:Rekomendasi HP Redmi 2 Jutaan: Kamera 108MP & RAM 8GB, Bikin Pelajar Makin Produktif
BACA JUGA:Jangan Sampai Salah! Ini Bedanya Vivo Y19s Pro dan Y19s GT 5G
Kasus ini menambah deretan polemik pendidikan di Tanah Air, khususnya soal pemerataan akses sekolah dan kebijakan kuota siswa. Pertanyaannya, apakah aturan pagu benar-benar lebih penting daripada hak anak untuk bersekolah?