Rel, Bacakoran.co – Polemik penggunaan anggaran pendidikan kembali memanas setelah pemerintah menetapkan alokasi Rp223,6 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Jumlah tersebut setara dengan 29,5 persen dari total anggaran pendidikan Rp757,8 triliun. Fakta ini memicu kritik keras dari kalangan pemerhati pendidikan yang menilai kebijakan tersebut bisa mengorbankan masa depan jutaan anak Indonesia.
JPPI: MBG Bukan Program Pendidikan, Salah Kaprah Anggaran
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matadji, menegaskan bahwa program MBG tidak bisa dikategorikan sebagai bagian inti dari pendidikan.
“MBG seharusnya dibiayai oleh pos anggaran kesehatan, perlindungan sosial, atau ketahanan pangan. Menggunakan anggaran pendidikan untuk MBG akan mengaburkan mandat konstitusional pendidikan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025).
BACA JUGA:Vivo Y500 Siap Meluncur, Usung Baterai Jumbo 8.200 mAh dan Layar AMOLED 120Hz
BACA JUGA:Bikin Kaget! Galaxy A07 Murah Meriah Tapi Jatah Update Android 6 Kali
Menurut JPPI, penggunaan dana pendidikan untuk MBG berpotensi melemahkan tujuan utama alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan yang selama ini pun belum optimal.
Ancaman Jutaan Anak Putus Sekolah
Ubaid menyoroti bahwa sebelum dibebani program MBG, anggaran pendidikan bahkan belum mampu menutup kebutuhan esensial, seperti implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sekolah gratis di negeri dan swasta.
“Jika akses pendidikan gratis tidak segera dipenuhi, jutaan anak berpotensi putus sekolah. Sampai hari ini, kebijakan itu masih terkatung-katung tanpa ada keberpihakan anggaran,” tegasnya.
Kualitas Guru dan Kesenjangan Pendidikan Ikut Terancam
Selain masalah akses, kualitas pendidikan nasional juga berpotensi semakin merosot. Indonesia masih menghadapi problem mutu guru di bawah standar serta kesenjangan kualitas antarwilayah.
JPPI menilai, jika anggaran pendidikan dialihkan ke MBG, maka persoalan fundamental dunia pendidikan tidak akan pernah teratasi.
“Menggunakan anggaran pendidikan untuk MBG justru bisa mengorbankan masa depan anak-anak Indonesia. Fokus utama harus tetap pada peningkatan mutu guru, pemerataan kualitas pendidikan, dan pemenuhan hak sekolah gratis,” pungkas Ubaid.