Selain itu, penting untuk menghindari potensi masalah seperti kesalahan data atau keluhan dari tenaga honorer yang tidak terdata di BKN.
BACA JUGA:Selama Januari-Mei 2024, Surabaya Catat 30 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
BACA JUGA:Pinjaman Online (Pinjol) dalam Perspektif Islam: Antara Kebaikan dan Hukum
Ke depan, diharapkan pengangkatan ini tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga menjadi langkah awal untuk perbaikan sistem kepegawaian di Indonesia.
Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar semua tenaga honorer yang berhak dapat diangkat dengan adil dan transparan.
Kesepakatan antara MenPAN RB dan DPR untuk memberikan NIP kepada tenaga honorer yang telah terdata di BKN merupakan langkah penting dalam meningkatkan status dan kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia.
BACA JUGA:Selama Januari-Mei 2024, Surabaya Catat 30 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
BACA JUGA:Mengapa Pelajar Tidak Diperbolehkan Mengendarai Sepeda Motor ke Sekolah?
Dengan adanya komitmen ini, diharapkan tenaga honorer dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus, serta memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pelayanan publik.
Pemerintah dan DPR harus terus bekerja sama untuk memastikan proses ini berjalan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.