Penyaluran PKH Dituding Tak Tepat Sasaran

Reporter: Pauzan |

Editor: Pauzan |

Kamis , 26 Dec 2024 - 21:37

ILUSTRAS (DOK/IST)--

“Kami hanya memvalidasi apakah penerima memenuhi syarat dan berdomisili di wilayah tersebut,” jelasnya.

Menurut Wiwin, salah satu kendala utama adalah minimnya pengetahuan kepala desa tentang data penerima PKH.

“Kadang, kepala desa mengira warganya tidak menerima bantuan, padahal data sudah masuk dari pusat,” ungkapnya.

Penyaluran PKH di Kabupaten OKI melibatkan lebih dari 20 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).

Dana bantuan disalurkan melalui Bank BRI dan PT Pos Indonesia setiap dua bulan sekali.

Besarannya bervariasi tergantung komponen keluarga, seperti kehamilan, jumlah anak sekolah, atau keberadaan lansia dan penyandang disabilitas.

Misalnya, keluarga dengan ibu hamil bisa mendapatkan Rp3 juta per tahun, sementara yang memiliki anak sekolah menerima bantuan hingga Rp2 juta per tahun.

Kepala Dinsos Palembang, M Ichsannul Akmal, mengingatkan semua pihak untuk bekerja sesuai aturan.

“PKH adalah program yang baik, tetapi harus ada evaluasi menyeluruh agar tidak melenceng dari tujuan utamanya,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Muara Enim, Lido Septontoni, menekankan pentingnya monitoring penerima bantuan.

“Kami akan terus memastikan agar penerima PKH adalah mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Dengan segala upaya pemerintah dan pendamping PKH, masyarakat berharap penyaluran bantuan ke depan lebih tepat sasaran sehingga tujuan utama program ini, yaitu menanggulangi kemiskinan, dapat benar-benar tercapai. (*)

penyaluran pkh dituding tak tepat sasaran                            rel, ogan komering ilir – penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (pkh) kembali menjadi sorotan publik.
program yang bertujuan menanggulangi kemiskinan sejak 2007 ini ternyata masih menyisakan sejumlah permasalahan, terutama soal penerima yang dianggap tidak tepat sasaran.
viral di media sosial, seorang warga desa embacang, kecamatan mesuji raya, kabupaten ogan komering ilir (oki), mengungkapkan ada penerima pkh yang secara ekonomi tergolong mampu.
di sisi lain, seorang ibu dengan dua anak penyandang disabilitas malah tak tersentuh bantuan.
“dia tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering hanya dibantu oleh tetangga. sementara, ada warga yang memiliki usaha dan kendaraan justru menerima pkh. ini tidak adil,” tulis warga tersebut. 
warga mendesak pihak terkait, khususnya koordinator pkh, untuk melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh. 
“banyak warga di kecamatan mesuji yang memiliki rumah layak, tapi tetap menerima bantuan hingga 2021. namun, setelah diwajibkan memasang plang bertuliskan ‘saya keluarga miskin dan berhak menerima pkh’, mereka akhirnya mundur,” tambahnya.
kabid jaminan sosial dinas sosial oki, ali rahman kadir, menanggapi isu ini dengan mengungkapkan bahwa pihaknya terus mengevaluasi penerima pkh. 
“kami melakukan verifikasi secara berkala. jika ada yang sudah dianggap mampu, mereka akan dikeluarkan dari daftar penerima,” ujarnya.
namun, ali juga menegaskan bahwa tidak semua laporan masyarakat diterima mentah-mentah. 
“ada beberapa kasus di mana penerima pkh yang diadukan ternyata masih memenuhi kriteria,” tambahnya.
sementara itu, bupati ogan ilir, panca wijaya akbar, mengakui bahwa kuota bantuan yang terbatas menjadi salah satu alasan banyak masyarakat layak yang belum tercover. 
“kami berupaya agar masyarakat yang dicoret dari daftar penerima pkh bisa dimasukkan ke data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) dan mendapatkan bantuan melalui apbd,” katanya.
pendamping pkh kabupaten ogan ilir, wiwin muhawarna, menjelaskan bahwa data penerima berasal dari pusat. 
baca juga:jalan cengal berlumpur seperti kubangan kerbau
baca juga:pelaku penganiyaan kades ulak embacang berhasil diamankan 
“kami hanya memvalidasi apakah penerima memenuhi syarat dan berdomisili di wilayah tersebut,” jelasnya.
menurut wiwin, salah satu kendala utama adalah minimnya pengetahuan kepala desa tentang data penerima pkh. 
“kadang, kepala desa mengira warganya tidak menerima bantuan, padahal data sudah masuk dari pusat,” ungkapnya.
penyaluran pkh di kabupaten oki melibatkan lebih dari 20 ribu keluarga penerima manfaat (kpm). 
dana bantuan disalurkan melalui bank bri dan pt pos indonesia setiap dua bulan sekali. 
besarannya bervariasi tergantung komponen keluarga, seperti kehamilan, jumlah anak sekolah, atau keberadaan lansia dan penyandang disabilitas.
misalnya, keluarga dengan ibu hamil bisa mendapatkan rp3 juta per tahun, sementara yang memiliki anak sekolah menerima bantuan hingga rp2 juta per tahun.
kepala dinsos palembang, m ichsannul akmal, mengingatkan semua pihak untuk bekerja sesuai aturan. 
“pkh adalah program yang baik, tetapi harus ada evaluasi menyeluruh agar tidak melenceng dari tujuan utamanya,” tegasnya.
sementara itu, bupati muara enim, lido septontoni, menekankan pentingnya monitoring penerima bantuan. 
“kami akan terus memastikan agar penerima pkh adalah mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
dengan segala upaya pemerintah dan pendamping pkh, masyarakat berharap penyaluran bantuan ke depan lebih tepat sasaran sehingga tujuan utama program ini, yaitu menanggulangi kemiskinan, dapat benar-benar tercapai. (*)