Nasib Sisa P1 di PPPK 2025: Apa yang Diharapkan dari Kebijakan Baru?

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Minggu , 16 Feb 2025 - 17:00

pppk Empat Lawnag paruh waktu menuntut dingkat menjadi tuntut penuh waktu-ist/net-

Plt. Karo Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Mohamad Ridwan, menyatakan bahwa istilah P1 tidak akan digunakan lagi.

Sebagai gantinya, KepmenPAN-RB Nomor 348 Tahun 2024 menyebut mereka sebagai "pelamar prioritas." Perubahan terminologi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pendekatan pengelolaan tenaga honorer.

Kesimpulan: Solusi untuk Honorer Masih Diperjuangkan

Pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi bagi guru honorer yang belum terakomodasi di seleksi PPPK 2024 tahap pertama. Namun, segala keputusan tetap bergantung pada skenario yang disusun KemenPAN-RB.

Dengan perubahan mekanisme di 2025, nasib sisa P1 bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam mengusulkan kebutuhan formasi

Guru honorer, khususnya dari kategori R1, perlu terus mengawal kebijakan ini agar tidak kehilangan peluang dalam seleksi mendatang.

nasib sisa p1 di pppk 2025: apa yang diharapkan dari kebijakan baru?                            rel, jakarta - seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2024 belum mampu mengakomodasi seluruh peserta prioritas satu (p1).
terutama guru swasta berstatus r1d, yang hingga kini masih menantikan kepastian nasib mereka dalam formasi pppk.
p1 adalah sebutan untuk guru yang lulus passing grade seleksi pppk pada 2021. sedangkan r1d merujuk pada guru prioritas (p1) dari sekolah swasta. menurut nadzif eko nugroho, ketua forum guru lulus passing grade pendidikan menengah (fglpg dikmen) provinsi jawa tengah, banyak r1d yang tidak masuk dalam daftar optimalisasi.
kekhawatiran r1d dan harapan tuntasnya masalah
nadzif menjelaskan bahwa meskipun jumlah r1 tidak banyak, status mereka tetap menjadi kekhawatiran besar, terutama bagi yang berasal dari empat klasifikasi: honorer k2, guru honorer negeri dengan masa kerja minimal tiga tahun, lulusan pendidikan profesi guru (ppg), dan guru swasta.
ia berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini melalui optimalisasi tahap kedua di 2024. "kami berharap semua r1 dapat diakomodasi menjadi pppk penuh waktu tahun ini," ujarnya.
baca juga:presiden prabowo: saya ingin jadi presiden yang menurunkan harga-harga
baca juga:kemenag pastikan anggaran beasiswa pendidikan tetap dialokasikan
menurut data, sisa r1 di dikmen provinsi jawa tengah hanya sekitar 10-15 persen. namun, angka kecil ini membawa harapan besar bagi guru honorer yang selama ini berjuang untuk pengakuan status mereka.
informasi dari dirjen nunuk suryani: ada perubahan signifikan di 2025
dirjen pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) nunuk suryani memberikan informasi penting terkait seleksi pppk 2025. ia menegaskan bahwa pengangkatan honorer tetap mengacu pada database badan kepegawaian negara (bkn) sesuai kepmenpan-rb nomor 348 tahun 2024.
bagi honorer yang tidak terdaftar di database bkn, pemerintah sedang membahas mekanisme lain bersama panitia seleksi nasional (panselnas). namun, mengenai prioritas bagi sisa r1 pada 2025, nunuk menyebut adanya perubahan signifikan dalam proses penerimaan casn 2025.
"mulai tahun depan, usulan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan tidak lagi diajukan kemendikdasmen, melainkan langsung dari masing-masing pemda," jelasnya. hal ini membuat skenario pengakomodasian sisa r1 di pppk 2025 belum dapat dipastikan.
istilah p1 diganti: pelamar prioritas dalam kepmenpan-rb 348/2024
plt. karo humas, hukum, dan kerja sama bkn, mohamad ridwan, menyatakan bahwa istilah p1 tidak akan digunakan lagi.
sebagai gantinya, kepmenpan-rb nomor 348 tahun 2024 menyebut mereka sebagai "pelamar prioritas." perubahan terminologi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pendekatan pengelolaan tenaga honorer.
baca juga:batas usia pensiun pppk sesuai uu asn terbaru
baca juga:keputusan menpan rb: skema gaji pppk paruh waktu 2025, solusi di tengah kegelisahan honorer
kesimpulan: solusi untuk honorer masih diperjuangkan
pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi bagi guru honorer yang belum terakomodasi di seleksi pppk 2024 tahap pertama. namun, segala keputusan tetap bergantung pada skenario yang disusun kemenpan-rb.
dengan perubahan mekanisme di 2025, nasib sisa p1 bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam mengusulkan kebutuhan formasi
guru honorer, khususnya dari kategori r1, perlu terus mengawal kebijakan ini agar tidak kehilangan peluang dalam seleksi mendatang.