Resmi Disahkan Menpan RB, Berikut Mekanisme Peralihan PPPK Paruh Waktu Menjadi PPPK Penuh

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Sabtu , 22 Feb 2025 - 05:30

resmi disahkan menpan rb, berikut mekanisme peralihan pppk paruh waktu menjadi pppk penuh                            rel,bacakoran.co - kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) telah menetapkan aturan baru terkait mekanisme penyelamatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu menjadi pppk penuh waktu.
aturan ini tertuang dalam keputusan menteri pan-rb nomor 16 tahun 2025 yang ditandatangani menteri pan-rb rini widyantini pada 13 januari 2025.
baca juga:dalam rangka menyambut ramadhan 1446 h, lapas kelas iii pagar alam gelar jalan santai dan pemeriksaan fasilita
mekanisme peralihan pppk paruh waktu ke pppk penuh waktu
dalam keputusan tersebut, kemenpan-rb memastikan bahwa pppk paruh waktu memiliki jalur jenjang karir yang lebih jelas.
 pegawai yang menunjukkan kinerja baik dan memenuhi syarat evaluasi berkesempatan diangkat menjadi pppk penuh waktu dengan mekanisme berikut:
1. perencanaan kinerja
pppk paruh waktu harus menyusun sasaran kinerja pegawai (skp) yang disesuaikan dengan target dalam perjanjian kerja.
2. evaluasi kinerja berkala
evaluasi kinerja dilakukan secara triwulan dan tahunan berdasarkan pencapaian target organisasi.
3. pertimbangan status peralihan
hasil evaluasi menjadi dasar bagi perpanjangan perjanjian kerja atau siaran menjadi pppk penuh waktu.
dengan adanya sistem ini, tenaga honorer yang diangkat menjadi pppk paruh waktu memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh status yang lebih stabil serta jenjang karir yang lebih berkelanjutan.
baca juga:13 tuntutan bem si di puncak demo 'indonesia gelap': sorotan tajam ke pemerintah
jabatan yang tersedia untuk pppk paruh waktu
keputusan menteri pan-rb nomor 16 tahun 2025 juga mengatur jabatan yang dapat diisi oleh pppk paruh waktu, antara lain:
guru dan tenaga kependidikan
tenaga kesehatan
tenaga teknis
manajer operasional umum
operator layanan operasional
pengelola layanan operasional
penataan layanan operasional
upah dan fasilitas pppk paruh waktu
pppk paruh waktu berhak menerima upah paling sedikit sebesar gaji terakhir saat menjadi pegawai non-asn atau minimal sesuai upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.
 sumber pendanaan untuk upah berasal dari belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan-undangan.
baca juga:hasto ditahan kpk, tegak hadapi konsekuensi, sindir pemeriksaan keluarga jokowi
selain itu, pppk paruh waktu juga berhak atas fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian status dan jenjang karir bagi tenaga honorer yang selama ini belum mendapatkan kejelasan terkait status kepegawaian mereka.
dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap dapat memberikan pengakuan resmi kepada tenaga honorer dan menciptakan sistem kepegawaian yang lebih transparan dan berkelanjutan.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan