REL, Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan perubahan besar dalam sistem pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.
Dua istilah kontroversial, yakni "zonasi" dan "ujian," akan dihapus dan digantikan dengan mekanisme baru yang lebih efektif.
“Tidak akan ada lagi kata-kata ‘ujian’ di dalam sistem pendidikan dasar. Demikian pula dengan istilah ‘zonasi,’ yang akan diganti dengan istilah lain,” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/1/2025).
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa konsep pengganti kedua istilah ini telah dirancang dan akan diumumkan setelah aturan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selesai disusun.
“Mudah-mudahan tidak perlu menunggu lama, kami harapkan bisa selesai sebelum Idul Fitri,” tambahnya.
BACA JUGA:Strategi Cerdas Tingkatkan Akses Pendidikan Tinggi
BACA JUGA:Program Prioritas 2025 Pemerintah untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia
Zonasi dan Ujian Nasional dalam Perdebatan
Penghapusan Ujian Nasional (UN) sebelumnya menjadi langkah besar di era Menteri Nadiem Makarim. UN yang selama ini menjadi parameter kelulusan siswa dinilai kurang relevan dalam mengukur kualitas pendidikan secara holistik.
Namun, sejumlah pihak mendesak agar UN diberlakukan kembali untuk menjaga standar mutu pendidikan di seluruh Indonesia.
“UN dapat menjadi tolok ukur objektif bagi kualitas pendidikan di tingkat nasional,” ujar seorang pengamat pendidikan.
Sistem zonasi yang diperkenalkan untuk menghapus stigma sekolah favorit juga menuai kritik. Sistem ini memungkinkan siswa diterima di sekolah berdasarkan jarak rumah ke sekolah.
Namun, banyak keluhan muncul terkait manipulasi data, seperti rekayasa Kartu Keluarga agar siswa dapat masuk ke sekolah tertentu.
“Sistem zonasi baik untuk pemerataan, tetapi masih ada celah manipulasi. Banyak orang tua yang menitipkan anak mereka pada keluarga dekat sekolah demi bisa diterima,” ungkap seorang wali murid.