Bea Cukai Cirebon Sita 11,2 Juta Batang Rokok Ilegal, Nilai Diperkirakan Rp8 Miliar

REL , CIREBON - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon melaporkan penyitaan sebanyak 11,2 juta batang rokok ilegal selama periode Januari hingga Juni 2024.

Operasi penindakan ini mencakup wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Cirebon, Mei Hari Sumarna, menyatakan bahwa nilai rokok ilegal yang disita diperkirakan mencapai Rp8 miliar.

"Salah satu modus peredaran rokok ilegal yang terdeteksi adalah penjualan secara daring," ungkap Hari di Cirebon.

BACA JUGA:Polresta Kendari Bekuk Sindikat Pencurian Motor, 37 Unit Sepeda Motor Disita

BACA JUGA:Fenomena Warga RI Ramai-ramai Beralih ke Rokok Murah, Bea Cukai Siap Perketat Pengawasan

Untuk mengatasi masalah ini, Bea Cukai Cirebon bekerja sama dengan berbagai perusahaan ekspedisi guna memantau pengiriman rokok ilegal.

Kolaborasi tersebut dinilai efektif dalam mengurangi peredaran rokok ilegal di wilayah Ciayumajakuning. Barang-barang hasil sitaan segera diproses untuk dimusnahkan.

Hari juga menyebutkan bahwa Bea Cukai Cirebon bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk Satpol PP, untuk memperketat pengawasan. Dalam operasi bersama dengan Satpol PP sepanjang tahun 2023, Bea Cukai berhasil menyita lebih dari 800 ribu batang rokok ilegal.

Meskipun begitu, Kabupaten Cirebon tidak dianggap sebagai pusat pemasaran rokok ilegal. "Sebagian besar rokok ilegal hanya melintasi Kabupaten Cirebon untuk didistribusikan ke daerah lain," jelas Hari.

Peningkatan peredaran rokok ilegal dalam setahun terakhir dipicu oleh kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebesar 10-11 persen.

BACA JUGA:Bea Cukai Jember Sita 22.000 Batang Rokok Ilegal di Kecamatan Mumbulsari

BACA JUGA:Tim Tabur Tangkap Buronan Penjualan Rokok Tanpa Cukai dan Tersangka Korupsi Proyek Jalan

Hari menegaskan bahwa Bea Cukai Cirebon akan terus meningkatkan upaya pemberantasan rokok ilegal untuk melindungi pendapatan negara dan masyarakat.