Aturan Terbaru Uang Pesangon Karyawan Terkena PHK Berdasarkan Putusan MK

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Selasa , 05 Nov 2024 - 09:12

Doc/Foto/Ist--

REL,BACAKORAN.CO - Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang diajukan oleh Partai Buruh. Putusan ini, yang dicapai dengan Nomor 168/PUU-XXII/2024, menegaskan perlunya revisi dalam aturan ketenagakerjaan agar lebih adil dan tidak membingungkan bagi pekerja.

Salah satu perubahan yang paling signifikan dari keputusan MK ini adalah perhitungan pesangon bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). MK menyatakan bahwa PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak dan harus menjadi upaya terakhir setelah alternatif lain tidak dapat dilaksanakan.

Aturan yang sebelumnya dimodifikasi dalam UU Cipta Kerja kini diinstruksikan untuk kembali mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, besaran pengali pesangon untuk kategori pensiun telah kembali menjadi dua kali lipat, dan ketentuan tentang Uang Penggantian Hak (UPH) yang sebelumnya dihapus kini dijanjikan.

Perhitungan Pembayaran Pesangon Karyawan yang Terkena PHK

Menurut ketentuan yang berlaku, berikut adalah rincian perhitungan uang pesangon berdasarkan masa kerja:

Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah

Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah

Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah

Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah

Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah

aturan terbaru uang pesangon karyawan terkena phk berdasarkan putusan mk                            rel,bacakoran.co - mahkamah konstitusi (mk) baru saja mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap uu no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, yang diajukan oleh partai buruh. putusan ini, yang dicapai dengan nomor 168/puu-xxii/2024, menegaskan perlunya revisi dalam aturan ketenagakerjaan agar lebih adil dan tidak membingungkan bagi pekerja.
baca juga:jakarta utara dalam bahaya: ahy ungkap ancaman 'kiamat' penurunan tanah!
baca juga:situs judi online disamarkan di instagram: influencer bengkulu mengaku untung ratusan juta
salah satu perubahan yang paling signifikan dari keputusan mk ini adalah perhitungan pesangon bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (phk). mk menyatakan bahwa phk tidak boleh dilakukan secara sepihak dan harus menjadi upaya terakhir setelah alternatif lain tidak dapat dilaksanakan.
aturan yang sebelumnya dimodifikasi dalam uu cipta kerja kini diinstruksikan untuk kembali mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan. dalam hal ini, besaran pengali pesangon untuk kategori pensiun telah kembali menjadi dua kali lipat, dan ketentuan tentang uang penggantian hak (uph) yang sebelumnya dihapus kini dijanjikan.
baca juga:sengketa pilkada empat lawang: gugatan penggugat tidak diterima, tahapan pilkada berjalan sesuai regulasi
baca juga:polda maluku copot jabatan polisi yang terlibat pemukulan sopir taksi online
perhitungan pembayaran pesangon karyawan yang terkena phk
menurut ketentuan yang berlaku, berikut adalah rincian perhitungan uang pesangon berdasarkan masa kerja:
masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah
masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah
masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah
masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah
masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah
masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah
masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah
masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah.
pembayaran uang penghargaan masa kerja
untuk uang penghargaan masa kerja, perhitungannya adalah sebagai berikut:
masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah
masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah
masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah
masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah
masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah
masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah
masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah
masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah.
baca juga:polres lahat pastikan keamanan proses pelipatan surat suara
baca juga:sat intelkam, berbagi makan sehat bergizi
uang pengganti hak
penghitungan uang penggantian hak untuk karyawan yang terkena phk meliputi:
cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat asal.
penggantian perumahan dan biaya pengobatan serta perawatan yang ditetapkan 15% dari total pesangon dan/atau uang yang diberikan masa kerja.
ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
keputusan mk ini diharapkan dapat memberikan keadilan lebih bagi pekerja yang terkena phk dan menekankan pentingnya revisi dalam aturan ketenagakerjaan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. pemerintah dan dpr diharapkan segera menyusun undang-undang baru yang terpisah dari uu cipta kerja dalam dua tahun ke depan.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan