Resmi! Aturan PPPK Paruh Waktu 2025: Syarat, Formasi, dan Gaji Terbaru

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Selasa , 28 Jan 2025 - 05:30

Doc/Foto/Ist--

Gaji dan Fasilitas PPPK Paruh Waktu

Gaji PPPK paruh waktu akan disesuaikan dengan dua ketentuan:

1. Besaran upah terakhir saat menjadi pegawai non-ASN.

2. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah kerja masing-masing.

Sebagai gambaran, berikut daftar UMP 2025 di beberapa provinsi:

Aceh: Rp 3.685.615

Sumatera Utara: Rp 2.992.599

Sumatera Barat: Rp 2.994.193

Kepulauan Riau: Rp 3.623.653

Jambi: Rp 3.234.533

Selain gaji pokok, PPPK paruh waktu juga berhak mendapatkan tunjangan, fasilitas jabatan, maupun fasilitas individu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Kebijakan

Aturan PPPK paruh waktu ini hadir sebagai solusi bagi tenaga non-ASN yang belum tertampung dalam seleksi CPNS dan PPPK reguler.

Dengan fleksibilitas waktu kerja, diharapkan kebijakan ini mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai instansi pemerintahan.

resmi! aturan pppk paruh waktu 2025: syarat, formasi, dan gaji terbaru                            rel,bacakoran.co - pemerintah melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) resmi mengeluarkan aturan terbaru mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu yang akan diberlakukan mulai 1 februari 2025.
aturan ini tertuang dalam keputusan menteri panrb nomor 16 tahun 2025, yang bertujuan untuk menata tenaga non-asn secara optimal dan mencegah pemutusan hubungan kerja (phk) pasca-penghapusan tenaga honorer pada akhir 2024.
baca juga:musrenbang wadah perjuangankan aspirasi masyarakat
pengertian pppk paruh waktu
pppk paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (asn) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan pemberian upah sesuai ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
aturan ini juga menjadi bagian dari amanat undang-undang asn terbaru, yaitu uu no. 20 tahun 2023.
menurut menteri panrb, rini widyantini, penataan tenaga non-asn ini dilakukan untuk mengakomodasi 1,7 juta pegawai non-asn yang masih aktif hingga akhir 2024.
dengan adanya aturan ini, diharapkan instansi pemerintah dapat memberikan solusi terhadap tenaga non-asn yang tidak lolos seleksi cpns maupun pppk reguler.
baca juga:pick up l300 hantam truk, satu korban meninggal dunia
syarat dan kriteria pppk paruh waktu
berdasarkan kepmenpanrb no.16 tahun 2025, berikut adalah syarat bagi calon pppk paruh waktu:
1. telah mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus.
2. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk tahap i atau tahap ii namun belum mendapatkan formasi.
3. terdaftar dalam pangkalan data non-asn badan kepegawaian negara (bkn).
selain itu, pemerintah mempermudah proses pendaftaran dengan menyesuaikan data pelamar dalam database bkn.
pelamar dapat mengajukan lamaran berdasarkan formasi yang tersedia sesuai kualifikasi dan unit kerja masing-masing.
baca juga:viral! pria ditemukan tewas di pinggir jalan desa di sampang, diduga korban pembacokan
formasi jabatan pppk paruh waktu
formasi jabatan yang disediakan untuk pppk paruh waktu meliputi:
guru dan tenaga kependidikan
tenaga kesehatan
tenaga teknis
jabatan operasional, seperti:
pengelola umum operasional (kualifikasi sd/sltp)
operator layanan operasional (kualifikasi slta)
pengelola layanan operasional (kualifikasi d-iii)
penata layanan operasional (kualifikasi s-1/d-iv)
setiap pppk paruh waktu yang diangkat akan diberikan nomor induk pppk atau identitas pegawai asn resmi.
baca juga:presiden prabowo subianto hentikan anggaran perjalanan dinas, apa dampaknya bagi umkm dan pariwisata?
gaji dan fasilitas pppk paruh waktu
gaji pppk paruh waktu akan disesuaikan dengan dua ketentuan:
1. besaran upah terakhir saat menjadi pegawai non-asn.
2. upah minimum provinsi (ump) yang berlaku di wilayah kerja masing-masing.
sebagai gambaran, berikut daftar ump 2025 di beberapa provinsi:
aceh: rp 3.685.615
sumatera utara: rp 2.992.599
sumatera barat: rp 2.994.193
kepulauan riau: rp 3.623.653
jambi: rp 3.234.533
selain gaji pokok, pppk paruh waktu juga berhak mendapatkan tunjangan, fasilitas jabatan, maupun fasilitas individu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
baca juga:pppk paruh waktu: peluang baru dan jaminan gaji layak untuk tenaga honorer di 2025
tujuan kebijakan
aturan pppk paruh waktu ini hadir sebagai solusi bagi tenaga non-asn yang belum tertampung dalam seleksi cpns dan pppk reguler.
dengan fleksibilitas waktu kerja, diharapkan kebijakan ini mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai instansi pemerintahan.
dengan adanya kebijakan ini, pemerintah optimis dapat menata tenaga non-asn secara menyeluruh pada 2025.***