P2G Kritik Insentif Guru Penanggung Jawab MBG Rp 100 Ribu Per Hari: Risiko Keracunan Tak Sebanding!

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Jumat , 03 Oct 2025 - 19:30

P2G Kritik Insentif Guru Penanggung Jawab MBG Rp 100 Ribu Per Hari: Risiko Keracunan Tak Sebanding!-ist/net-

Melihat banyaknya persoalan, P2G meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG. Bahkan, Iman menilai program ini perlu dihentikan sementara (moratorium) hingga ada sistem yang benar-benar selektif, transparan, dan tepat sasaran.

“Guru tidak boleh dijadikan tameng atas kelemahan sistem. Pemerintah harus mencabut aturan yang menjadikan MBG sebagai tugas dan tanggung jawab guru,” tegasnya.

Respon Pemerintah: Skema Bergilir

Di sisi lain, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, memastikan insentif Rp 100 ribu per hari akan segera dijalankan. Guru penanggung jawab MBG akan ditunjuk kepala sekolah secara bergilir agar beban tanggung jawab tidak menumpuk pada satu orang.

“PIC akan ditunjuk oleh Kepala Sekolah masing-masing dan di-rolling setiap harinya. Skema ini akan sangat membantu guru-guru honorer,” jelas Fajar.

Pemerintah juga telah menyiapkan 16 kantor balai pelayanan gizi di berbagai provinsi sebagai pusat data dan pendampingan program MBG, termasuk pembentukan Tim Pelaksana UKS di setiap sekolah.

Tuntutan Keadilan untuk Guru

Kasus ini menambah panjang kritik publik terhadap tata kelola MBG yang dinilai terburu-buru dan berisiko tinggi. Para pengamat pendidikan menilai, guru seharusnya fokus pada tugas mendidik, bukan dibebani urusan distribusi makanan yang rawan masalah kesehatan.

Dengan polemik ini, wajar jika P2G mendesak agar pemerintah lebih dulu memperhatikan kesejahteraan guru sebelum menambah beban baru di luar tugas utama mereka.

p2g kritik insentif guru penanggung jawab mbg rp 100 ribu per hari: risiko keracunan tak sebanding!                            rel, bacakoran.co – program makan bergizi gratis (mbg) kembali menuai sorotan.
kali ini datang dari perhimpunan pendidikan dan guru (p2g) yang menilai insentif sebesar rp 100.000 per hari bagi guru penanggung jawab distribusi mbg tidak sebanding dengan beban tanggung jawab besar yang dipikul.
kepala bidang advokasi p2g, iman zanatul haeri, menegaskan bahwa insentif tersebut terlalu kecil dibanding risiko yang harus ditanggung guru, terutama jika terjadi kasus keracunan siswa akibat konsumsi mbg.
“insentif rp 100.000 tidak sebanding dengan tanggung jawab keracunan siswa yang semestinya bisa dicegah,” ujar iman dalam keterangan tertulis, rabu (1/10/2025).
baca juga:program prioritas presiden mulai dirasakan, bupati joncik tegaskan mbg, ketahanan pangan, hingga sekolah rakya
baca juga:bupati joncik & wabup arifai tuntaskan janji: infrastruktur jalan hingga bpjs aktif
guru bisa jadi kambing hitam
iman mengkhawatirkan para guru justru akan disalahkan jika ada insiden keracunan. padahal, kualitas makanan bergizi gratis semestinya menjadi tanggung jawab penyedia dan pengawas utama, bukan guru.
menurutnya, jika benar-benar ingin melindungi tenaga pendidik, pemerintah seharusnya meninjau ulang kebijakan yang menjadikan mbg sebagai tugas wajib guru.
ironi insentif: rp 300 ribu sulit, rp 100 ribu sehari cepat
p2g juga menyoroti persoalan lain: ribuan guru honorer masih kesulitan mendapatkan insentif rp 300.000 per bulan yang dijanjikan presiden prabowo subianto.
“p2g menerima aduan 518 guru honorer atau sekitar 97 persen belum menerima insentif rp 300 ribu per bulan. sangat aneh, rp 300 ribu sebulan sulit cair, tapi rp 100 ribu per hari untuk penanggung jawab mbg bisa dijalankan kilat,” kata iman.
bahkan, iman mempertanyakan mengapa pemerintah mampu menggelontorkan rp 100 ribu per hari untuk guru penanggung jawab mbg, tetapi enggan menggaji guru honorer rp 3 juta per bulan.
desakan evaluasi dan moratorium mbg
melihat banyaknya persoalan, p2g meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola mbg. bahkan, iman menilai program ini perlu dihentikan sementara (moratorium) hingga ada sistem yang benar-benar selektif, transparan, dan tepat sasaran.
“guru tidak boleh dijadikan tameng atas kelemahan sistem. pemerintah harus mencabut aturan yang menjadikan mbg sebagai tugas dan tanggung jawab guru,” tegasnya.
respon pemerintah: skema bergilir
di sisi lain, wakil menteri pendidikan dasar dan menengah (wamendikdasmen), fajar riza ul haq, memastikan insentif rp 100 ribu per hari akan segera dijalankan. guru penanggung jawab mbg akan ditunjuk kepala sekolah secara bergilir agar beban tanggung jawab tidak menumpuk pada satu orang.
“pic akan ditunjuk oleh kepala sekolah masing-masing dan di-rolling setiap harinya. skema ini akan sangat membantu guru-guru honorer,” jelas fajar.
pemerintah juga telah menyiapkan 16 kantor balai pelayanan gizi di berbagai provinsi sebagai pusat data dan pendampingan program mbg, termasuk pembentukan tim pelaksana uks di setiap sekolah.
tuntutan keadilan untuk guru
kasus ini menambah panjang kritik publik terhadap tata kelola mbg yang dinilai terburu-buru dan berisiko tinggi. para pengamat pendidikan menilai, guru seharusnya fokus pada tugas mendidik, bukan dibebani urusan distribusi makanan yang rawan masalah kesehatan.
baca juga:bujet tipis bukan masalah! ini 5 hp 1 jutaan ram 8 gb terbaru 2025
baca juga:daftar hp ram 12 gb termurah 2025, spek gahar harga bersahabat
dengan polemik ini, wajar jika p2g mendesak agar pemerintah lebih dulu memperhatikan kesejahteraan guru sebelum menambah beban baru di luar tugas utama mereka.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran KORAN REL 8 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan