ngurus izin usaha, izin tempat, izin ini-itu—bisa setahun baru buka, dan belum tentu laku. Dalam konteks
bisnis pelayaran, akuisisi perusahaan berikut izin trayeknya adalah strategi fast track yang lazim di
industri manapun.
Di Singapura, Neptune Orient Lines tumbuh menjadi raksasa pelayaran melalui serangkaian akuisisi
strategis perusahaan-perusahaan kecil berikut rute operasinya.
Di Korea Selatan, Hyundai Merchant Marine bangkit dari kepailitan dengan mengakuisisi kompetitor
yang bangkrut, lengkap dengan armada dan izin operasinya. Tidak ada yang aneh dengan strategi
ini—kecuali di Indonesia, di mana setiap langkah besar BUMN dianggap mencurigakan.
Namun di Indonesia, logika bisnis sering terganjal oleh logika hukum yang serba curiga. Setiap langkah
besar BUMN diperiksa dengan kacamata pembesar, setiap keputusan berisiko ditafsirkan sebagai
potensi penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, para direksi BUMN terjebak dalam what I call "the
paralysis of perfection" —ketakutan berlebihan untuk mengambil risiko karena takut dituduh korup.
Sistem yang Menggali Kuburnya Sendiri
Yang lebih ironis dari kasus ASDP adalah bagaimana sistem hukum kita bekerja. Seperti ekscavator
berlisensi resmi yang menggali jalan bagi para koruptor sungguhan, sementara menimbun mereka yang
berusaha berbuat baik dengan risiko tinggi.