Ramai Protes Iuran, Sekjen PGRI: Guru Keberatan Bisa Mundur dari Keanggotaan

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Minggu , 29 Jun 2025 - 20:30

Ramai Protes Iuran, Sekjen PGRI: Guru Keberatan Bisa Mundur dari Keanggotaan-ist/net-

Rel, Bacakoran.co – Polemik besaran iuran anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mencuat usai sejumlah guru honorer mengeluhkan pemotongan yang dianggap memberatkan dan tidak transparan.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PB PGRI, Dudung Abdul Qodir, menyatakan bahwa keanggotaan PGRI bersifat sukarela, dan guru yang tidak sepakat dapat mengundurkan diri.

“Kalau merasa keberatan, tinggal datang ke PGRI dan sampaikan. Kalau merasa bukan anggota PGRI tapi dipotong, pasti dikembalikan. Sederhana saja,” ujar Dudung, Jumat (27/6/2025).

Iuran adalah Komitmen Organisasi

Dudung menjelaskan bahwa iuran anggota adalah kewajiban dasar dalam organisasi profesi seperti PGRI. Dana tersebut digunakan sebagai sumber utama pembiayaan karena PGRI tidak menerima bantuan pemerintah.

BACA JUGA:Kesan Mendalam Selama Retret

“Iuran itu darah daging organisasi. Kalau sudah jadi anggota, ya ikut menanggung beban organisasi juga,” tambahnya.

Berdasarkan keputusan kongres, iuran nasional ditetapkan minimal Rp8.000 per bulan yang kemudian dibagi untuk PB PGRI (10%), provinsi (20%), kabupaten/kota (30%), dan cabang (40%).

Fakta di Lapangan: Pemotongan Tak Wajar

Namun di berbagai daerah, banyak guru honorer melaporkan pemotongan iuran bulanan hingga Rp60.000 – Rp100.000, bahkan tanpa persetujuan atau penjelasan awal. Pihak PGRI pusat tidak menampik adanya kebijakan tambahan iuran di tingkat daerah, yang bisa muncul dari hasil rapat organisasi lokal.

Guru Honorer: Tak Transparan dan Tidak Mendapat Manfaat

Keluhan datang dari anggota Perkumpulan Guru Honorer Muda. Salah satu anggotanya, Andi Febriansyah, menyebut bahwa bukan hanya iuran yang menjadi masalah, tetapi juga ketertutupan PGRI dan intimidasi terhadap guru yang meminta transparansi.

“Ada yang pernah diancam mutasi saat menuntut kejelasan. Bayangkan, gaji kita pas-pasan, lalu dipotong Rp100 ribu tanpa manfaat yang terasa,” ungkapnya.

ramai protes iuran, sekjen pgri: guru keberatan bisa mundur dari keanggotaan                            rel, bacakoran.co – polemik besaran iuran anggota persatuan guru republik indonesia (pgri) mencuat usai sejumlah guru honorer mengeluhkan pemotongan yang dianggap memberatkan dan tidak transparan. 
menanggapi hal ini, sekretaris jenderal pb pgri, dudung abdul qodir, menyatakan bahwa keanggotaan pgri bersifat sukarela, dan guru yang tidak sepakat dapat mengundurkan diri.
“kalau merasa keberatan, tinggal datang ke pgri dan sampaikan. kalau merasa bukan anggota pgri tapi dipotong, pasti dikembalikan. sederhana saja,” ujar dudung, jumat (27/6/2025).
iuran adalah komitmen organisasi
dudung menjelaskan bahwa iuran anggota adalah kewajiban dasar dalam organisasi profesi seperti pgri. dana tersebut digunakan sebagai sumber utama pembiayaan karena pgri tidak menerima bantuan pemerintah.
baca juga:kesan mendalam selama retret
baca juga:pegawai non-asn boleh pakai seragam kuning khaki
“iuran itu darah daging organisasi. kalau sudah jadi anggota, ya ikut menanggung beban organisasi juga,” tambahnya.
berdasarkan keputusan kongres, iuran nasional ditetapkan minimal rp8.000 per bulan yang kemudian dibagi untuk pb pgri (10%), provinsi (20%), kabupaten/kota (30%), dan cabang (40%).
fakta di lapangan: pemotongan tak wajar
namun di berbagai daerah, banyak guru honorer melaporkan pemotongan iuran bulanan hingga rp60.000 – rp100.000, bahkan tanpa persetujuan atau penjelasan awal. pihak pgri pusat tidak menampik adanya kebijakan tambahan iuran di tingkat daerah, yang bisa muncul dari hasil rapat organisasi lokal.
guru honorer: tak transparan dan tidak mendapat manfaat
keluhan datang dari anggota perkumpulan guru honorer muda. salah satu anggotanya, andi febriansyah, menyebut bahwa bukan hanya iuran yang menjadi masalah, tetapi juga ketertutupan pgri dan intimidasi terhadap guru yang meminta transparansi.
“ada yang pernah diancam mutasi saat menuntut kejelasan. bayangkan, gaji kita pas-pasan, lalu dipotong rp100 ribu tanpa manfaat yang terasa,” ungkapnya.
andi mengaku, sejak menjadi guru pada 2020, ia tak pernah merasakan perlindungan maupun dukungan dari pgri. bahkan, menurutnya, organisasi ini justru berperan sebagai alat legitimasi kebijakan negara yang merugikan guru, khususnya honorer.
desakan evaluasi dan pembentukan organisasi baru
kekecewaan mendalam membuat sebagian guru menyerukan evaluasi besar-besaran terhadap pgri, bahkan mengusulkan pembubaran organisasi dan pembentukan wadah profesi baru yang benar-benar berpihak kepada guru.
“pgri saat ini lebih terasa sebagai alat hisap, bukan rumah perjuangan guru. kami ingin organisasi yang berdiri di atas martabat dan kesejahteraan guru,” tegas andi.
pgri diminta buka diri dan transparan
baca juga:cekcok berujung maut
baca juga:frenkie de jong siap teken kontrak baru di barcelona
polemik ini membuka ruang diskusi luas di kalangan pendidik indonesia. tuntutan yang mengemuka adalah transparansi dana, penghapusan pemotongan sepihak, dan reformasi organisasi. guru-guru berharap suara mereka tidak diabaikan dan hak-haknya tidak lagi dikorbankan atas nama organisasi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 30 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan