Sekolah Gratis Masih Bertahap, Mendikdasmen: Sesuai Kemampuan Pemerintah dan Daerah

sekolah gratis masih bertahap, mendikdasmen: sesuai kemampuan pemerintah dan daerah rel, bacakoran.co – wacana sekolah dasar dan menengah gratis untuk seluruh rakyat indonesia kembali mencuat usai putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 3/puu-xxii/2024 ditegaskan.  namun, implementasi kebijakan ini belum bisa menyeluruh di seluruh pelosok negeri.  menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen), abdul mu’ti, menyatakan bahwa pelaksanaan sekolah gratis harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan pemerintah daerah. “keputusan mk menyebutkan bahwa pemenuhan sekolah tanpa biaya diterapkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah dan pemda,” ujar abdul mu’ti, kamis (3/7).  ia menambahkan, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) masih diperbolehkan menarik dana dari wali murid selama sesuai aturan. baca juga:spmb 2025 di bandung: sekolah sma swasta kekurangan calon siswa, ada apa? baca juga:kriteria penilaian lolos sekolah swasta gratis sma dan smk di jakarta lebih lanjut, abdul mu’ti mengakui bahwa pemerintah pusat hingga saat ini belum menerbitkan petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan putusan mk tersebut. “belum ada petunjuk pelaksanaannya, masih akan dibahas dengan kementerian terkait,” ucapnya. anggaran pendidikan dikritik: tidak adil dan kurang tepat sasaran sementara itu, anggota komisi x dpr ri, nilam sari lawira, menilai perlu ada penataan ulang anggaran pendidikan agar putusan mk dapat benar-benar dijalankan. ia menyebut alokasi anggaran untuk kemendikdasmen masih sangat kecil dibandingkan kementerian atau lembaga lainnya. "untuk tahun anggaran 2025, kemendikdasmen hanya mendapat rp33,55 triliun, sementara kementerian/lembaga lain mencapai rp104,47 triliun," kata nilam. padahal, kemendikdasmen membawahi hampir 200 ribu satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh indonesia. nilam menekankan bahwa penganggaran pendidikan harus lebih adil dan diarahkan untuk memenuhi hak pendidikan gratis, terutama di daerah-daerah yang belum tersentuh fasilitas pendidikan yang layak. banggar dpr optimistis bisa diakomodasi di rapbn 2026 baca juga:syarat dan cara daftar sekolah swasta gratis di jakarta baca juga:inspirasi pendidikan nonformal jepang untuk majukan sdm indonesia ketua badan anggaran dpr ri, said abdullah, turut menanggapi persoalan ini dengan optimisme. menurutnya, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2026 sudah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan dasar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. "ini bukan isu baru, hanya penegasan dari mk bahwa sd-smp wajib gratis. sebenarnya banyak yang sudah menerima bantuan, terutama melalui dana bos," jelas said. ia menyebut penambahan anggaran untuk menjalankan putusan mk ini tidak akan membebani negara secara signifikan karena struktur bantuan operasional sudah berjalan. menuju pendidikan gratis yang merata putusan mk menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan mempercepat pemerataan pendidikan gratis di seluruh indonesia. namun, pelaksanaan yang masih terbatas menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan pendidikan tanpa biaya masih membutuhkan kerja keras, sinergi kebijakan, dan dukungan anggaran yang adil dan tepat sasaran.

Tag

• # bos sd smp
• # rapbn 2026
• # anggaran pendidikan 2025
• # putusan mk sekolah gratis
• # abdul mu’ti
• # kemendikdasmen
• # sekolah gratis
• # pendidikan dasar
• # komisi x dpr ri

Share

• 
• 
• 
• 
•