Tata Kelola Industri Timah di Bangka Belitung: Tantangan dan Harapan ke Depan
--
Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Fadillah Sabri, menekankan pentingnya momentum untuk memperbaiki tata kelola industri timah. Ia berharap perbaikan ini tidak hanya menjadi diskusi semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan langkah konkret dari semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Menurut Fadillah, timah bukan hanya sekedar komoditas ekonomi bagi Bangka Belitung, tetapi juga bagian dari sejarah dan identitas daerah. Oleh karena itu, pengelolaan timah harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi berikutnya.
BACA JUGA:Daftar Orang Terkaya di Indonesia 2024: Dominasi Bisnis Perbankan, Pertambangan, dan Petrokimia
BACA JUGA:Waduh, Wajib Tindak Tegas Pak Menteri, 2.000 Titik Pertambangan Ilegal Rugikan Negara Triliunan
Upaya Kolaborasi untuk Perbaikan
Dalam praktiknya, banyak mitra tambang PT Timah Tbk yang menyadari adanya perbaikan dalam industri timah, terutama dengan adanya kolaborasi yang lebih erat antara perusahaan besar dan penambang rakyat. Aditya, salah seorang mitra tambang PT Timah Tbk, menyatakan bahwa dengan upaya pemberantasan praktik penambangan ilegal, industri timah mulai berjalan dengan lebih tertata dan aman. Hal ini juga dirasakan oleh penambang rakyat seperti Ican, yang kini bekerja secara legal dan dilindungi dari razia.
Reformasi untuk Masa Depan yang Cerah
Menurut para ahli, reformasi tata kelola industri timah di Bangka Belitung bukanlah akhir dari permasalahan, melainkan awal dari babak baru yang lebih baik untuk masa depan. Penguatan peraturan dan pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk memastikan industri timah dapat memberikan dampak positif dan berkah bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari sejarah Bangka Belitung, timah harus dijaga kelestariannya, tidak hanya sebagai sumber ekonomi tetapi juga sebagai identitas budaya yang tak terpisahkan dari masyarakat setempat. Dengan langkah reformasi yang tepat, sektor pertambangan timah diharapkan dapat menjadi contoh tata kelola yang transparan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak di Indonesia.***