Besaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Periode 2025-2030

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Jumat , 21 Feb 2025 - 08:00

Sementara itu, untuk bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, besaran BPO ditentukan sebagai berikut:

PAD hingga Rp 5 miliar: Rp 125 juta – 3% dari PAD

PAD Rp 5 miliar – Rp 10 miliar: Rp 150 juta – 2% dari PAD

PAD Rp 10 miliar – Rp 20 miliar: Rp 250 juta – 1,5% dari PAD

PAD Rp 20 miliar – Rp 50 miliar: Rp 300 juta – 0,8% dari PAD

PAD Rp 50 miliar – Rp 150 miliar: Rp 400 juta – 0,4% dari PAD

PAD di atas Rp 150 miliar: Rp 600 juta – 0,15% dari PAD

Dengan adanya pengaturan gaji, tunjangan, serta fasilitas penunjang, diharapkan para kepala daerah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.***

besaran gaji dan tunjangan kepala daerah periode 2025-2030                            rel,bacakoran.co – sebanyak 961 kepala daerah resmi dilantik oleh presiden prabowo subianto pada hari ini, kamis (20/2/2025), dalam sebuah upacara di istana kepresidenan, jakarta.
para kepala daerah yang telah dilantik selanjutnya akan mengikuti retret yang diadakan oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) di akademi militer (akmil) magelang, jawa tengah, pada 21-28 februari 2025.
baca juga:4 rekomendasi hotel di banjarmasin untuk liburan dan bisnis
seiring dengan pelantikan ini, perhatian publik turut tertuju pada besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh para kepala daerah dan wakilnya.
berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 59 tahun 2000, berikut adalah rincian gaji pokok kepala daerah:
gubernur: rp 3.000.000
wakil gubernur: rp 2.400.000
bupati: rp 2.100.000
wakil bupati: rp 1.800.000
wali kota: rp 2.100.000
wakil wali kota: rp 1.800.000
selain gaji pokok, kepala daerah juga menerima tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam keputusan presiden (keppres) nomor 68 tahun 2001:
tunjangan gubernur: rp 5.400.000
tunjangan wakil gubernur: rp 4.320.000
tunjangan bupati: rp 3.780.000
tunjangan wakil bupati: rp 3.240.000
tunjangan wali kota: rp 3.780.000
tunjangan wakil wali kota: rp 3.240.000
selain gaji dan tunjangan, kepala daerah dan wakilnya juga mendapatkan fasilitas dinas serta biaya operasional yang disesuaikan dengan pendapatan asli daerah (pad).
hal ini diatur dalam pp nomor 109 tahun 2000, yang menyebutkan bahwa kepala daerah diberikan rumah dinas beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, serta biaya pemeliharaan.
baca juga:lapas pagaralam adakan razia, bentuk dukungan 13 program akselerasi menteri imigrasi dan pemasyarakatan
biaya penunjang operasional (bpo)
besaran bpo gubernur dan wakil gubernur ditentukan berdasarkan pad:
pad hingga rp 15 miliar: rp 150 juta – 1,75% dari pad
pad rp 15 miliar – rp 50 miliar: rp 262,5 juta – 1% dari pad
pad rp 50 miliar – rp 100 miliar: rp 500 juta – 0,75% dari pad
pad rp 100 miliar – rp 250 miliar: rp 750 juta – 0,40% dari pad
pad rp 250 miliar – rp 500 miliar: rp 1 miliar – 0,25% dari pad
pad di atas rp 500 miliar: rp 1,25 miliar – 0,15% dari pad
sementara itu, untuk bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, besaran bpo ditentukan sebagai berikut:
pad hingga rp 5 miliar: rp 125 juta – 3% dari pad
pad rp 5 miliar – rp 10 miliar: rp 150 juta – 2% dari pad
pad rp 10 miliar – rp 20 miliar: rp 250 juta – 1,5% dari pad
pad rp 20 miliar – rp 50 miliar: rp 300 juta – 0,8% dari pad
pad rp 50 miliar – rp 150 miliar: rp 400 juta – 0,4% dari pad
pad di atas rp 150 miliar: rp 600 juta – 0,15% dari pad
dengan adanya pengaturan gaji, tunjangan, serta fasilitas penunjang, diharapkan para kepala daerah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 22 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan